"Sekarang kita langkahnya lebih baik untuk menyiapkan pembangunan kota-kota baru. Ketika ada kota baru, bisa jadi dapat diincar jadi ibu kota baru," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago saat berdiskusi dengan pers di Palangkaraya, Senin.
Andrinof mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas akan membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota tersebut. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa kapasitas Jakarta dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan tidak dapat lagi menampung konsentrasi dan berbagai aspek kegiatan penduduknya.
Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, berbagai aspek dari pembangunan sistem transportasi, kelestarian lingkungan, dan kualitas sanitasi sulit untuk menandingi percepatan penambahan beban penduduk di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah di Jakarta yang dikhawatirkan menjadi daerah tidak layak huni.
"Jadi akan sangat urgent. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata dia.
Melihat kapasitas Pulau Jawa, Andrinof mengatakan ibu kota tidak mungkin jika dipindahkan ke kota di Pulau Jawa. Hal tersebut juga disebabkan Jawa merupakan sumber produksi pertanian di Indonesia. Jika ibu kota dipindah ke kota di Pulau Jawa dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan yang dapat mengurangi luas lahan pertanian
"Idealnya di Kalimantan. Letaknya harus dikaji lagi. Ini juga karena lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa akan susah menjaga kesinambungan," kata dia.
Wacana sebelumnya, ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun Andrinof mengatakan Palangkaraya sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota, karena daya dukung lahan yang tidak memadai.
"Palangkaraya memang luas tapi lahan layak huni kecil. Di sini rawan banjir jika salah kelola," kata dia.
Menurut dia, beberapa wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota di Kalimantan adalah Sampit dan Pangkalan Bun.
Namun, seperti dikatakan Andrinof, pemerintah lebih memfokuskan untuk membangun 10 kota baru. Salah satu calon kota yang sudah melewati proses kajian untuk dibangun adalah Tanjung Selor, yang akan menjadi ibu kota Kalimantan Utara.
Sebelumnya, ketika ditanya letak 9 kota baru lainnya, Andrinof masih enggan membocorkan karena dikhawatirkan menimbulkan banyak sepkulan harga tanah.
Pembangunan kota baru merupakan salah satu rencana aksi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan sasaran antarkewilayahan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Pemerintah ingin memeratakan pembangunan, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar